Jakarta Kondisi keuangan BUMN karya, PT Waskita Karya Persero Tbk WSKT dan PT Wijaya Karya Persero Tbk WIKA terus diusut oleh Kementerian BUMN. Tindak lanjut ini dikarenakan Kementerian BUMN mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan yang dilakukan dua BUMN karya tersebut. Respons Erick Thohir Bila Waskita Karya-Wika Benar Manipulasi Laporan Keuangan Kita Tindak Pidana Dapat Kucuran PMN Terus, BPKP Segera Audit Waskita Karya dan Wijaya Karya BPKP Endus Waskita Karya Rekayasa Laporan Keuangan sejak 2016 "Di beberapa karya seperti Waskita Karya dan WIKA ini pelaporan keuangan tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun, padahal cash flow nya tidak pernah positif," kata Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo atau kerap disapa Tiko dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI bersama Kementerian BUMN, dikutip Selasa 6/6/2023. Sehubungan dengan itu, kementerian BUMN bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP saat ini tengah melakukan investigasi. Pemerintah sebagai pemegang saham Wasita Karya dan Wijaya Karya tersebut, berjanji akan melakukan tindakan tegas apabila ditemukan bukti adanya manipulasi laporan keuangan. "Apabila ada unsur pidana dalam laporan keuangan, fraud, kita bisa melakukan penuntutan kepada manajemen lama yang waktu itu melaporkan laporan keuangan. Saya sudah lapor dengan Ketua BPKP, jika memang ada fraud dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas," imbuh Tiko. Keuangan Kembang Kempis Tiko menambahkan, perusahaan BUMN karya saat ini sedang mengalami kesulitan arus kas cash flow. Selain margin laba yang tipis, beberapa proyek disebut rugi seperti pekerjaan terintegrasi Engineering, Procurement and Construction/EPC. Kondisi ini salah satunya disebabkan persaingan yang makin ketat di pasar. "Persaingan terlalu ketat, sehingga hampir semua margin BUMN karya kecil, cuma 2-3 persen. Bahkan banyak yang rugi di EPC. Sehingga mereka selama ini memutar cashflow saja karena keuntungannya kecil," beber Tiko. Untuk itu, Kementerian BUMN juga menginisasi perbaikan dari sisi ekosistem proyek untuk memastikan BUMN karya mendulang profitabilitas berkelanjutan.
nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya • nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. Financial audit terkonsentrasi pada kewajaran laporan keuangan yang menunjukan posisi keuangan, aliran kas dan hasil kinerja perusahaan. Contoh Laporan Keuangan Perusahaan Dagang yang Sudah Singtel menyatakan telah melaporkan“Jika laporan keuangan perusahaan tidak diaudit akuntan publik, maka laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS”Perusahaan punya kewajiban untuk membuat laporan tahunan. Berdasarkan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UUPT, jangka waktu penyampaian laporan tahunan tersebut maksimal 6 enam bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Salah satu muatan yang harus ada dalam laporan tahunan adalah laporan keuangan keuangan juga minimal harus terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun yang bersangkutan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan tersebut Pasal 66 Ayat 2 UUPT. Tentunya penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan Pasal 66 Ayat 3 UUPT. Nantinya, laporan tahunan tersebut ditelaah dahulu oleh Dewan Komisaris. Setelah ditelaah, direksi harus menyampaikannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham RUPS.Baca juga Ini Kerugiannya Jika Punya PT Masih Memakai Rekening Pribadi!Namun, ada beberapa ketentuan mengenai kewajiban perusahaan mengenai laporan keuangan yang harus diaudit oleh akuntan publik. Menurut Pasal 68 Ayat 1 UUPT, direksi punya kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada akuntan publik apabilaKegiatan usaha perseroan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat;Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakatPerseroan merupakan Perseroan Terbuka;Perseroan merupakan persero;Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp lima puluh miliar rupiah; atauDiwajibkan oleh peraturan atas hasil audit akuntan publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi Pasal 68 Ayat 3 UUPT.Baca juga Ini Akibatnya Jika Pemegang Saham Tidak Menyetor Modal Ke Kas PTSelain memenuhi kewajiban tersebut, proses audit terhadap laporan keuangan juga memiliki manfaat dan tujuan. Pengusaha dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan yang bisa menjadi indikator, apakah ada perkembangan baik atau justru buruk. Terlebih lagi bagi perusahaan publik atau perseroan terbuka yang wajib membuat laporan tahunan yang salah satunya memuat laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Pasal 4 Huruf i Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/ Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Karena perseroan terbuka harus memenuhi aspek keterbukaan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar mengenai kegiatan dan keuangan keuangan yang telah diaudit oleh Auditor Publik AP atau Kantor Auditor Publik KAP berarti telah melakukan pengujian apakah laporan keuangan sudah tepat atau belum. Auditor Publik akan memberikan opini dari hasil audit laporan keuangan dengan klasifikasi berikutWajar tanpa pengecualian Laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansiWajar dengan pengecualian Laporan keuangan masih terdapat kesalahan penyajian tetapi bisa diandalkan kewajarannyaTidak wajar Laporan keuangan tidak sesuai standar akuntansi dan terdapat kesalahanMenolak memberikan opini Tidak memberikan pendapat karena informasi dan bukti yang terbatas dalam proses auditJadi, pengusaha harus paham mengenai laporan keuangan bagi perusahaan yang kegiatan usahanya memenuhi ketentuan tersebut wajib diaudit oleh akuntan publik. Jika tidak, maka RUPS tidak dapat mengesahkan laporan keuangan tersebut Pasal 68 Ayat 2 UUPT.Minat konsultasi mengenai hukum perusahaan, legalitas bisnis dan pendirian badan hukum? Segera hubungi melalui tombol di bawah Bagus Zuntoro Putro
Karenaitu laporan keuangan yang belum diaudit kurang dipercaya kewajarannya oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. b. Jika laporan keuangan sudah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari KAP, berarti pengguna laporan keuangan bisa yakin bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji yang
Dear ortax..Mohon bantuannya…Perusahaan saya omzetnya di atas 50 milyar per tahun. Yang saya tanyakan adalah apakah ada keharusan untuk melapor SPT Tahunan yang sudah audit oleh KAP..?? Adakah sanksi jika tidak membuat SPT Tahunan yang belum di audit oleh KAP..?? Mohon dasar hukumnya..Thank ORTAX kalau dilihat dari form sptnya sendiri, ada pilihan apakah lap keu diaudit oleh KAP atau tidak. artinya ada kemungkinan diperbolehkan jika laporan keu tidak diaudit oleh boleh tidak diaudit.. tidak ada keharusan untuk laporan pajak diaudit KAP, berapapun omzetnya. laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP hanya memberikan keyakinan tambahan aja bagi pihak kantor pajak, bahwa wajib pajak tersebut telah membuat laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi yang berlaku umum. Hingga sekarang masih diperbolehkan. Ini adalah kutipan yang dipakai oleh fiskus.. "Sehubungan dengan kewajiban melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP, Direktorat Jenderal Pajak mengacu kepada ketentuan pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik apabila diantaranya dalam huruf e Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit lima puluh miliar rupiah.Demikian penjelasan dari saya untuk dapat dipahami dan dilaksanakan sebagaimana mestinya."Adakah teman2 ortax yang bisa bantu untuk "counter" ..??? Originaly posted by lamsiharDear ortax..Mohon bantuannya…Perusahaan saya omzetnya di atas 50 milyar per tahun. Yang saya tanyakan adalah apakah ada keharusan untuk melapor SPT Tahunan yang sudah audit oleh KAP..?? Adakah sanksi jika tidak membuat SPT Tahunan yang belum di audit oleh KAP..?? Mohon dasar hukumnya..Thank ORTAXSebagai ref Berikut Kutipan dariUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007TENTANGPERSEROAN TERBATASPasal 68 1 Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; c. Perseroan merupakan Perseroan Terbuka; d. Perseroan merupakan persero; e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit lima puluh miliar rupiah; atau f. diwajibkan oleh peraturan wah…Tidak ada opsi ya Rekan ecooce..?? keharusan audit KAP dilakukan untuk BUMN/BUMD, seperti Perseroan Terbatas, Perum, Perjan, aturan seperti disampaikan Lamsihar. KAP bisa dimintai pra audit dalam bidang kompilasi, demikiansalam Dear Ortax..Bukankah peraturan ini bukan produk dari DepKeu dan tidak mengikat ketentuan perpajakan. Atau adakah teman2 ortax yang punya SE atau KMK yang mencantumkan memakai ketentuan UU nomor 40 ini…???????????????????? Maaf tanda-tanya ketekan banyak..he..he.. Atas sumbang saran rekan2 saya ucapkan terima kasih.. maaf rekan ecooce,,sebenarnya itu diharuskan untuk mengaudit laporan keuangan dalam rangka apa ya? karena di UU tersebut tidak dikatakan untuk kepentingan pelaporan pajak.. begitu pula UU Perpajakan,,tidak ada mengatakan wajib audit.. mohon ilmunya.. Betul, sepanjang yang saya ketahui pun seperti itu,..untuk kewajiban Audit atas SPT PT saya pun belum menemukan peraturan perpajakan yang mengatakan hal itu,, namun jika disandingkan dengan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memang mengatur hal itu Untuk PT, dan idealnya PT dengan kriteria tersebut lah yang wajib Audit, pernah ada pengalaman saat melakukan pengajuan SKB PPh 22 atas Impor pengajuan SKB tersebut ditolak dengan isi yang menyatakan permohonan Laporan Keuangan yang telah dilakukan Audit diharapkan dapat dilampirkan beserta SPT tahunan, oleh karena itu saya berasumsi dan makanya pada posting saya diatas saya sertakan sebagai referensi,bukan pendapat loh…. Kewajiban audit dan kewajiban penyampaian SPT adalah dua hal yg berbeda…Jadi menurut saya, untuk kepentingan pelaporan perpajakan SPT tidak ada kewajiban harus dilakukan audit terlebih dulu….Namun demikian, apabila menurut ketentuan harus diaudit, maka hasil audit harus dilaporkan ke KPP beserta pembetulan SPT apabila memang ada kesalahanViewing 1 - 15 of 27 replies
Sebelumnya Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Agung Firman Sampurna mengatakan permasalahan di tubuh perusahaan PT Asuransi Jiwasraya terjadi sejak lama. Bahkan Agung menyebut meski perseroan sejak 2006 masih membukukan laba, namun keuntungan tersebut diduga laba semu. "Sebagai akibat dari rekayasa akuntansi atau window dressing, di mana403 ERROR Request blocked. We can't connect to the server for this app or website at this time. There might be too much traffic or a configuration error. Try again later, or contact the app or website owner. If you provide content to customers through CloudFront, you can find steps to troubleshoot and help prevent this error by reviewing the CloudFront documentation. Generated by cloudfront CloudFront Request ID heFkiSAngxrDXcXCi7foZWw84-_csivCcEd5G_wIPD3kECZH2dqWvg== SPTyang sudah diaudit lebih dipercaya oleh lembaga hukum pajak atau perpajakan dibandingkan dengan laporan yang belum melalui proses audit. Perusahaan yang sudah go public dan terkenal, serta memiliki aset Rp25 miliar atau lebih maka harus memasukkan ke audited financial statements -nya ke Departemen Perdagangan dan Perindustrian. JAKARTA — Laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero tahun buku 2018 telah selesai diaudit. Meskipun terlambat, perseroan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau Utama Jiwasraya Hexana Tri Sasongko menjelaskan bahwa setelah lebih dari satu tahun keterlambatan, laporan keuangan perseroan 2018 telah selesai diaudit. Proses itu beriringan dengan audit laporan keuangan tahun buku keuangan kedua tahun tersebut diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono. Menurut Hexana, Jiwasraya memperoleh opini WTP dari laporan keuangan dua tahun terakhir meskipun dirundung oleh masalah keuangan yang hebat."[Laporan keuangan 2018] sudah WTP juga. Opini WTP karena [laporan keuangan] sudah disajikan sesuai dengan standar akuntansi," ujar Hexana kepada Bisnis, Jumat 24/7/2020. Dia menjelaskan bahwa semenjak mengalami gagal bayar klaim pada 2018, Jiwasraya melewati berbagai proses pemeriksaan keuangan, baik di tataran internal perusahaan maupun oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK, sesuai instruksi terdapat sejumlah permasalahan di tubuh Jiwasraya yang membuat perseroan mengalami tekanan kondisi keuangan, mulai dari masalah tata kelola perusahaan hingga pemasaran produk saving plan yang menimbulkan utang klaim berjumlah JugaDua Pekan Jadi Komisaris BEI, Pandu Sjahrir 'Banyak yang Seru'Kasus Jiwasraya, Benarkah Ada Gratifikasi dari Manajemen Aset?Kasus Jiwasraya, Pakar Hukum Kurang Tepat Jika Manajer Investasi Kembalikan Dana"Tugas saya membenahi perusahaan supaya good corporate governance [GCG]," tercatat terakhir mempublikasikan laporan keuangan audited pada 2017. KAP PricewaterhouseCoopers menjadi auditor laporan keuangan Jiwasraya 2016 dan 2017, dan sebelumnya terdapat sejumlah KAP yang juga menjadi auditor seperti Hartanto, Sidik, dan Rekan, serta Soejatna, Mulyana, dan akhir 2019, Jiwasraya mencatatkan aset sebesar Rp18,13 triliun dengan posisi kewajiban berada di angka Rp52,74 triliun. Alhasil, perseroan pun mencatatkan ekuitas negatif Rp34,61 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News Editor Amanda Kusumawardhani Konten Premium Nikmati Konten Premium Untuk Informasi Yang Lebih Dalam .
laporan keuangan yang sudah diaudit
